Kegiatan dibuka oleh Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif, yang menyampaikan bahwa kondisi penyalahgunaan narkotika di daerahnya perlu perhatian ekstra.
“Narkoba bukan hal sepele. Kita membutuhkan konsentrasi dan komitmen kolektif untuk melawan ancaman ini,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya teladan dari aparatur birokrasi. “Langkah awalnya, seluruh jajaran pemerintah dari desa hingga kabupaten harus terbebas dari narkoba. Bersihkan dulu diri kita, baru kita bisa menyentuh masyarakat,” tambahnya.
Wabup Alif juga menggarisbawahi pentingnya sinergi lintas sektor dalam penanggulangan narkoba, mulai dari pelibatan tokoh masyarakat, hingga para ulama. Pemkab Gresik bersama BNN Kabupaten Gresik pun tengah menjajaki pendirian pusat rehabilitasi khusus, memanfaatkan aset daerah yang belum tergarap maksimal.
“Langkah ini bagian dari komitmen kemanusiaan untuk membantu saudara-saudara kita yang ingin lepas dari ketergantungan,” jelasnya.
Sebagai landasan hukum, Kabupaten Gresik telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Perda ini menjadi titik tumpu dalam pelaksanaan strategi, yang meliputi:
- Pemetaan kawasan rawan narkoba
- Pengembangan sistem informasi terpadu
- Edukasi berbasis keluarga dan masyarakat
- Pemeriksaan dan layanan wajib lapor
- Pembinaan pasca-rehabilitasi
Keberhasilan P4GN tak hanya bergantung pada aparatur, namun juga pada partisipasi aktif masyarakat. Upaya dari tingkat desa sangat krusial, seperti membentuk kader anti-narkoba, menggalakkan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar), serta memperkuat ketahanan keluarga lewat pendidikan agama dan komunikasi sehat.(nnd)
