Gresik, GNN gerbangnusantaranews.com Pemerintah Kabupaten Gresik menetapkan perbaikan Jalan Poros Desa (JPD) sebagai salah satu fokus utama pembangunan infrastruktur tahun 2026. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi capaian pembangunan jalan sepanjang 2025 sekaligus jawaban atas tingginya kebutuhan penanganan jalan desa di berbagai kecamatan,
Rekapitulasi menunjukkan kebutuhan anggaran perbaikan JPD di seluruh Kabupaten Gresik pada periode 2026–2029 mencapai Rp2,83 triliun, dengan alokasi rata-rata sekitar Rp250 miliar per tahun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk menangani ruas jalan di wilayah daratan maupun kepulauan.
Pada 2026, Pemkab Gresik memprioritaskan peningkatan dan pelebaran JPD pada ruas-ruas strategis yang berfungsi sebagai penghubung antar desa, jalur distribusi hasil pertanian dan industri, serta akses utama menuju layanan pendidikan dan kesehatan. Program yang direncanakan mencakup peningkatan kualitas jalan di sejumlah kecamatan, pelebaran ruas dengan tingkat kepadatan tinggi, serta pemeliharaan berkala untuk menjaga kemantapan jalan yang telah dibangun.
Sebagai capaian tahun sebelumnya, Dinas PUTR Kabupaten Gresik pada 2025 telah memperbaiki infrastruktur jalan sepanjang 22,257 kilometer di 37 titik dengan konstruksi beton, aspal, dan paving. Pekerjaan meliputi peningkatan dan pelebaran jalan, rekonstruksi ruas, pembangunan jembatan baru, serta perbaikan fasilitas pendukung di Pulau Bawean.
Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif, menegaskan bahwa keberhasilan perbaikan jalan harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Ia mendorong Dinas PUTR memperkuat kolaborasi dengan perangkat daerah, khususnya para camat, agar perbaikan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
“Upaya peningkatan kemantapan jalan dilakukan bertahap dan berkelanjutan. Camat memiliki pemahaman langsung terhadap kondisi wilayahnya. Insight dari mereka sangat dibutuhkan agar perbaikan jalan tepat sasaran,” ujarnya.
Dalam menentukan prioritas, Pemkab Gresik juga melibatkan partisipasi masyarakat. Aduan dan laporan yang masuk melalui media sosial, kanal Lapor Gus, hingga layanan darurat 112 dijadikan bahan pertimbangan dalam menetapkan ruas jalan yang akan ditangani.
