Kartini Masa Kini: Nila Yani Tegaskan Keterwakilan Perempuan Harus Substantif, Bukan Sekadar Simbolik - Gerbang Nusantara News

26 April 2026

Kartini Masa Kini: Nila Yani Tegaskan Keterwakilan Perempuan Harus Substantif, Bukan Sekadar Simbolik


GRESIK, GNN gerbangnusantaranews.com
  Dalam momentum Sarasehan Hari Kartini, Anggota DPR RI Komisi VII, Nila Yani Hardiyanti, S.I.Kom., M.IP, menegaskan bahwa perjuangan perempuan masa kini tidak cukup berhenti pada angka keterwakilan. Lebih dari itu, kehadiran perempuan di ruang politik harus menghasilkan kebijakan nyata yang melindungi, memberdayakan, dan membuka akses setara bagi perempuan, Sabtu (25/4/2026).

Nila Yani menyoroti meningkatnya kasus kekerasan seksual, termasuk di ruang digital, yang mempersempit ruang aman perempuan untuk beraktivitas. “Kartini masa kini bukan hanya soal hadirnya perempuan di ruang publik, tetapi bagaimana negara memastikan mereka aman, terlindungi, dan memiliki akses setara dalam pendidikan, ekonomi, dan ruang digital,” tegasnya.

Melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, DPR RI berkomitmen mendorong regulasi perlindungan yang lebih kuat, memastikan institusi pendidikan dan ruang kerja memiliki sistem pencegahan dan penanganan kekerasan yang konkret, serta mengawal agar anggaran negara benar-benar menyentuh kebutuhan perempuan secara langsung. Komisi VII juga menaruh perhatian pada ekosistem industri dan digital yang inklusif, agar transformasi digital menjadi sarana pemberdayaan perempuan, khususnya generasi muda, dalam sektor ekonomi kreatif, UMKM, dan industri digital.

Lebih lanjut, Nila Yani menekankan bahwa keterwakilan perempuan harus menghasilkan kebijakan berdampak nyata. Politik tidak cukup berhenti pada kuota, tetapi harus menjawab persoalan riil perempuan, mulai dari keamanan di kampus dan tempat kerja, perlindungan di ruang digital, akses pembiayaan, hingga perlindungan hak cipta bagi karya perempuan. “Semangat Kartini hari ini adalah memastikan perempuan muda aman untuk tumbuh, berani bersuara, dan kuat menjadi pengambil keputusan. Politik harus melindungi, ekonomi harus memberdayakan, dan digitalisasi harus memanusiakan,” pungkasnya.

DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan kebijakan yang tidak hanya responsif gender, tetapi juga berdampak nyata bagi kehidupan perempuan Indonesia. (TelisikHati)

Bagikan artikel ini

Silakan tulis komentar Anda