Gresik, GNN gerbangnusantaranews.com Pemerintah Kabupaten Gresik memperketat mekanisme verifikasi hibah daerah hingga ke tingkat desa. Langkah ini ditempuh untuk menutup celah salah sasaran dalam penyaluran bantuan sekaligus memastikan setiap hibah benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat, 14 April 2026
Dalam Sosialisasi Kebijakan Hibah Daerah Tahun Anggaran 2026 yang digelar di lantai 4 Kantor Bupati Gresik 14 April 2026, Wakil Bupati Asluchul Alif menegaskan bahwa hibah tidak boleh sekadar menjadi formalitas penganggaran, melainkan harus tepat sasaran dan terukur manfaatnya.
“Hibah harus menjawab kebutuhan riil masyarakat. Tidak boleh ada kesalahan, karena kalau sudah salah, tidak bisa diperbaiki di tengah jalan,” tegasnya.
Alif menjelaskan, penguatan verifikasi dimulai sejak tahap perencanaan. Setiap usulan wajib melalui proses berlapis, mulai dari Musrenbang desa dan kecamatan, forum perangkat daerah, hingga penginputan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sistem ini sekaligus menutup ruang perubahan usulan di luar mekanisme resmi, sebagaimana menjadi catatan evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada akhir 2025.
Selain aspek administratif, seluruh usulan juga harus selaras dengan arah pembangunan daerah melalui Nawakarsa serta visi-misi kepala daerah 2025–2030. Dengan keterbatasan anggaran, Pemkab Gresik berani melakukan penyaringan ketat terhadap prioritas pembangunan, mengeliminasi usulan yang dinilai tidak mendesak atau minim dampak.
“Kita harus berani memilih. Dengan anggaran terbatas, fokus kita pada program yang paling mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Salah satu penajaman terlihat pada sektor jalan lingkungan. Pemerintah mulai mengesampingkan pekerjaan dengan tingkat kerusakan rendah maupun yang tidak berdampak signifikan terhadap aktivitas warga. Namun, komitmen jangka menengah tetap dijaga melalui program betonisasi jalan poros desa dan jalan lingkungan secara bertahap.
“Kami ingin ke depan akses jalan di Kabupaten Gresik semakin baik dan merata. Ini target bertahap yang terus kami kejar,” imbuhnya.
Sementara itu, Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik, Suprapto, menegaskan bahwa sosialisasi ini menjadi langkah strategis untuk menyamakan persepsi hingga level pelaksana di lapangan. Sebanyak 16 Kasi Kesra kecamatan dan 330 Kasi Kesra desa terlibat aktif, menjadi garda terdepan dalam memastikan proses verifikasi dan pengelolaan hibah berjalan sesuai ketentuan.(red)
