UPI Sidayu yang diresmikan pada Maret 2024 merupakan bagian dari program hilirisasi sektor perikanan. Namun, hingga kini belum beroperasi secara maksimal. Ketiadaan sarana pendukung seperti cold storage turut memengaruhi efisiensi produksi dan meningkatkan biaya operasional.
Plt Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Gresik, Eko Anindito, menjelaskan bahwa proses evaluasi dilakukan sebagai upaya untuk merancang skema pengelolaan jangka panjang yang berkelanjutan.
“Penghentian sementara aktivitas bukan berarti proyek ini terhenti total. Kami ingin memastikan UPI dapat beroperasi secara maksimal dan memberikan manfaat nyata ketika kembali berfungsi,” ujarnya.
Sebagai langkah pembenahan, skema pengelolaan UPI kini dialihkan kepada PT Gresik Property. Perusahaan ini tengah menjajaki kemitraan strategis untuk memperkuat pasokan bahan baku dan memperluas akses pasar produk perikanan.
“Kami sedang menyusun Proyeksi Bisnis (Probis) sebagai landasan pengambilan kebijakan. Probis akan mencakup kajian kelayakan usaha, potensi manfaat ekonomi, serta peran mitra dalam mendukung operasional UPI,” tambah Eko.
Meski belum beroperasi penuh, UPI tetap menjalani pemeliharaan rutin. Pemerintah daerah bahkan mengalokasikan anggaran khusus untuk memastikan peralatan tetap dalam kondisi prima.
“Tim teknis dari dinas melaksanakan pengecekan berkala. Namun, kami terbatas dalam mengambil alih operasional sepenuhnya, terutama karena kebutuhan listrik yang tinggi dan keterbatasan anggaran,” jelasnya.
Ke depan, Pemkab Gresik berkomitmen membangun sektor perikanan berbasis analisis bisnis dan sosial, dengan melibatkan mitra usaha yang memiliki kapabilitas dan jaringan kuat.
“Prioritas kami adalah kebermanfaatan nyata bagi masyarakat. Kami ingin UPI benar-benar memberikan dampak positif bagi nelayan, pelaku usaha perikanan, dan perekonomian lokal di wilayah pesisir,” tutup Eko.(red)
