Gresik, GNN gerbangnusantaranews.com
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur resmi mencanangkan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) secara serentak di seluruh wilayah Jawa Timur. Kabupaten Gresik menjadi salah satu titik pelaksanaan utama, dengan kegiatan terpusat di Desa Mojotengah, Kecamatan Menganti.10 November 2025
Agenda ini turut dirangkai dengan penyerahan sertifikat wakaf dan sertifikat Barang Milik Negara (BMN) milik Pemerintah Daerah, sebagai langkah awal pembentukan desa binaan menuju “Gresik Lengkap” dan mendukung target nasional “Jawa Timur Lengkap 2027.”
Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif, menegaskan bahwa GEMAPATAS bukan sekadar kegiatan teknis pemasangan patok, melainkan simbol kehadiran negara dalam menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat.
“Melalui patok yang kokoh berdiri, kita menegaskan hak, tanggung jawab, dan batas kepemilikan yang sah di mata hukum,” ujarnya.
Ia menambahkan, kepastian hukum atas tanah merupakan fondasi utama kemakmuran rakyat. Banyak konflik sosial, penyerobotan lahan, dan tumpang tindih kepemilikan bermula dari ketidakjelasan batas tanah. Oleh karena itu, GEMAPATAS menjadi ajakan kepada masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pemasangan tanda batas tanah secara serentak di seluruh Gresik.
“Langkah ini bukan hanya mencegah sengketa, tetapi juga mempercepat pendaftaran tanah melalui program PTSL sebagai bagian dari target Gresik Lengkap, Jawa Timur Lengkap, dan Indonesia Lengkap,” tambahnya.
Wabup Alif juga memaparkan capaian program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Gresik yang menunjukkan progres menggembirakan. Pada tahun 2023, PTSL dilaksanakan di 20 desa di 5 kecamatan dengan target 15.500 bidang tanah dan terealisasi 100%. Tahun 2024, program ini menjangkau 18 desa di 4 kecamatan dengan target 6.000 bidang tanah, yang juga terealisasi sepenuhnya.
Untuk tahun 2026, BPN Gresik menargetkan pelaksanaan PTSL di 16 desa di 4 kecamatan, mencakup 5.000 hektare bidang tanah dan penerbitan 3.000 sertifikat.
“Kami berharap gerakan ini dapat mempercepat terwujudnya Gresik Lengkap, sekaligus menjadi bagian dari sinergi besar menuju Jawa Timur Lengkap 2027,” tuturnya.
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Asep Heri, menjelaskan bahwa GEMAPATAS merupakan langkah strategis untuk mengurai akar persoalan pertanahan dari hulu.
"Di Jawa Timur terdapat sekitar 21 juta bidang tanah, dan 5,2 juta di antaranya belum bersertifikat. Tahun 2026 kami menargetkan penerbitan 513.900 sertifikat di seluruh kabupaten/kota,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa gerakan ini akan memperkuat data fisik pertanahan melalui pemasangan patok batas.
“Melalui patok batas, kita ingin meminimalisir konflik dan meningkatkan kualitas produk pertanahan. Tahun depan akan dipasang 1,8 juta patok di 638 desa dan 319 kecamatan sebagai bagian dari program strategis nasional,” jelasnya.
Senada, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, Rarif Setiawan, menyebut bahwa GEMAPATAS memiliki nilai strategis bagi masyarakat dan pemerintah daerah.
“Kabupaten Gresik merupakan daerah dengan tingkat investasi tinggi. Kejelasan batas tanah menjadi faktor penting yang menentukan kepastian hukum dan kenyamanan investor untuk menanamkan modalnya,” ujarnya.
Menurutnya, GEMAPATAS adalah momentum nyata untuk menegaskan kesepakatan bersama atas batas-batas tanah serta memberikan manfaat hukum, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat Gresik.(red)
