Hasil kesepakatan Pemerintah Kabupaten Gresik dengan DPRD terkait Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk mengatasi dampak pandemi covid-19. JPS akan dibagikan ke 116 ribu penerima sebesar Rp. 600.000,- perbulan selama tiga bulan, direspon banyak kalangan terutama bagi calon penerima manfaat.
Adapun penerima JPS yang telah disepakati antara Pemkab dan DPRD adalah para guru diniyah, TPQ dan swasta non sertifikasi. Ketua DPRD Gresik H. Fandi Akhmad Yani, akrab dipanggil Gus Yani, menyampaikan hal tersebut saat melakukan hearing dengan Persatuan Guru NU (PERGUNU) Gresik di gedung DPRD Gresik senin (11/5/2020).
"Memang guru diniyah, tpq dan swasta non sertifikasi menjadi calon penerima JPS", ungkap Gus Yani.
Ia menegaskan bahwa Data yang akan disampaikan oleh PERGUNU Gresik akan langsung dikomunikasikan kepada Bappeda untuk segera ditindaklanjuti. "Hari Rabo besok infonya hasil musdes akan diserahkan ke Bapedda, nanti cocokan dengan data dari PERGUNU", tegasnya.
Adapun kriteria guru calon penerima JPS adalah guru swasta (formal atau non formal), belum sertifikasi, bukan penerima BLT DD dan bukan penerima ganda atau doubel. "Data yang masuk ke PERGUNU akan kami rekap dan setorkan ke DPRD dan Pemkab", jelas Nur Huda.
Dari 8282 guru swasta yang yang masuk data Depag Gresik, sebanyak 3574 guru belum sertifikasi yang mengajar di RA, MI, MTs dan MA. Sedang guru jenjang TPQ, Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren berjumlah 12.776. "tim PERGUNU dan LP Ma'arif secara online akan melakukan validasi agar tidak terjadi dobel data", Pungkas Nur Huda.
Dari ikhtiar tersebut sangat dibutuhkan mengingat para guru TPQ, Madin dan swasta non sertifikasi adalah terdampak langsung wabah Covid-19 ini. "Mudah-mudahan, aspirasi ini betul-betul bisa direalisasikan oleh legislatif dan exsekutif", harap H. Sururi yang juga Ketua PERGUNU Jawa Timur. (Mad-GNN)
