Belakangan ini kasus korupsi marak terjadi. Mulai dari tingkat desa hingga provinsi. Ini menunjukkan upaya pemberantasan korupsi belum menyentuh tingkat maksimal.
Untuk itu Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung Grahadi Surabaya, Kamis (15/9). Rakor ini digelar sebagai upaya dalam menekan angka korupsi di Jawa Timur.
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani bersama Ketua DPRD Gresik Much. Abdul Qodir yang hadir saat rakor, terlihat setuju dan mengapresiasi dilaksanakannya agenda tersebut. Pasalnya selama ini Gresik selalu menjaga akuntabilitas kinerjanya hingga sering mendapat penghargaan.
Seperti yang diketahui, Gresik telah sabet 3 kali penghargaan atas hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan predikat A dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Penghargaan ini didapat Gresik selama 3 tahun terakhir.
Hal ini juga sejalan dengan misi Kabupaten Gresik dalam wujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Ketua KPK RI Firli Bahuri dalam arahannya juga sempat singgung Gresik yangmemiliki Desa yang patut dijadikan contoh oleh desa sampai dengan kedinasan yang lain dalam manajemen keuangan.
"Dan dari desa di Jawa timur ada beberapa desa yang pandai memampatkan untuk kesejahteraan rakyat, ada yang dari Gresik dan Malang" ungkap Firli.
Agenda rakor tersebut juga dihadiri Ketua KPK RI
Firli Bahuri, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir Balaw, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Raden Suhartono, serta seluruh Bupati, Walikota, dan Ketua DPRD se-Jawa Timur.
Dalam sambutannya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebut rakor ini adalah sebagai forum ber amar ma'ruf nahi mungkar. Dimana fokus rakor kali ini sebagai upaya dalam pencegahan tindak korupsi di Indonesia khususnya di Jawa Timur.
"Jadi posisi pertemuan kita adalah forum amal ma'ruf nahi mungkar, mari melakukan kebaikan dan hindari semua yang tidak baik (korupsi)" ucapnya.
Ia juga katakan dengan hadirnya seluruh partisipan saat itu, telah menjadi basis dari terbentuknya format komunikasi untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi.
"Ini format-format yang kami merasa sudah hulu hilir, tinggal komitmen, plan of action, dan kemudian bagaimana cara kita mengawal dan memaksimalkan seluruh proses upaya pencegahan dari penyalahgunaan kewenangan jabatan dan seterusnya", kata Khofifah.
Dalam kesempatan kali ini, Ketua KPK RI Firli Bahuri beri arahan pada seluruh pimpinan daerah yang hadir, untuk menjalin kerjasama dalam memberantas korupsi.
"Pemberantasan korupsi ini bukan hanya KPK, tapi kami juga bekerja sama dengan semua kementrian lembaga terkait untuk sukseskan hal ini" ungkapnya.
Filri menambahkan Indonesia akan bisa menjadi kekuatan ekonomi 5 terbesar di dunia jika bisa menekan korupsi. Untuk mencapai hal tersebut berbagai macam program telah KPK lakukan.
Beberapa diantaranya penanaman integritas lewat pendidikan, penyuluhan, membentuk desa antikorupsi, hingga pemeriksaan seluruh ASN di Indonesia. Ia juga targetkan Indonesia akan bebas dari korupsi pada tahun 2045. (tlh)
