Pertegas komitmennya dalam mempercepat pembangunan infrastruktur desa, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto mengalokasikan dana Bantuan Keuangan Desa (BK Desa) bersifat Khusus untuk Infrastruktur sebesar Rp 32,12 miliar pada Tahun Anggaran 2025. Dana tersebut akan disalurkan kepada 67 desa yang tersebar di 17 kecamatan, dengan fokus utama pada proyek-proyek infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Rakor ini diikuti oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, PPKD, dan Kasi Pembangunan. Mereka dibekali materi dari sejumlah instansi seperti DPMD, Dinas PUPR, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda, serta Inspektorat Kabupaten Mojokerto.
Materi yang disampaikan meliputi perencanaan keuangan melalui Siskeudes, manajemen pengadaan barang/jasa, pengelolaan proyek konstruksi, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Wakil Bupati Mojokerto, Muhammad Rizal Octavian, menekankan pentingnya pengelolaan dana tersebut secara terarah dan bertanggung jawab. Pesan itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan TA 2025 di Hotel Aston, Selasa (24/6) pagi.
“BK Desa ini amanah dan tanggung jawab bersama untuk membangun infrastruktur desa. Harus dikelola secara transparan, tertib administrasi, sesuai aturan, dan tepat sasaran,” tegasnya.
Mas Wabup juga menyoroti pentingnya penguasaan teknis di berbagai aspek, mulai dari perencanaan yang partisipatif, pengelolaan keuangan yang disiplin, pengadaan yang akuntabel, hingga pembangunan yang berkualitas serta pelaporan yang tepat waktu. Rizal menambahkan bahwa usulan kegiatan berasal dari desa, dengan masukan DPRD dan mempertimbangkan kondisi lokal.
“Mari kelola dana ini dengan integritas dan semangat gotong royong,” ajaknya kepada seluruh aparat desa.
Selanjutnya, untuk memastikan pelaksanaan berjalan optimal, Mas Wabup menegaskan, Pemkab Mojokerto akan terus melakukan pembinaan dan monitoring.
“Saya minta seluruh peserta serius mengikuti kegiatan ini dan aktif dalam sesi diskusi,” pesan Mas Wabup Rizal untuk memastikan pemahaman yang mendalam dan implementasi yang efektif di lapangan.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Nurul Istiqomah, menyampaikan, rakor ini merupakan tahapan awal yang penting bagi pelaksanaan BK Desa agar berjalan secara terencana, tertib, dan bertanggung jawab.
“Tujuan utama kegiatan ini adalah memberikan pemahaman yang utuh kepada seluruh perangkat desa terkait pelaksanaan infrastruktur mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban,” ujar Nurul.(Hd)
