Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan pentingnya pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) dalam menyelesaikan konflik agraria di Indonesia. Dalam pertemuan bersama jajaran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), ia menyerukan kolaborasi multipihak yang inklusif untuk mewujudkan solusi konkret.
“Konflik pertanahan tidak bisa diselesaikan secara sektoral. Kami menyambut baik langkah Komnas HAM untuk menyusun peta jalan penyelesaian yang berbasis HAM dan melibatkan lintas lembaga,” ujar Ossy.
Wamen Ossy menyoroti perlunya sinergi antar kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum, mengingat kompleksitas konflik agraria yang kerap bersinggungan dengan isu lingkungan, tata ruang, dan kawasan hutan. Roadmap penyelesaian yang tengah dirancang diharapkan tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi dapat diwujudkan dalam aksi nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Ketua Komnas HAM, Anies Hidayah, turut menyampaikan bahwa landasan HAM harus menjadi prinsip utama dalam setiap penyelesaian konflik agraria, mengingat dampaknya yang langsung terhadap kehidupan masyarakat, khususnya kelompok rentan.
“Konflik agraria bukan sekadar urusan administratif, tetapi soal keadilan dan kepastian kehidupan. Koordinasi antar lembaga menjadi kunci,” ujar Anies.
Pertemuan tersebut dihadiri pula oleh Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Adjie Arifuddin, serta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN dan Komnas HAM.(WLO)
