Gresik, GNN gerbangnusantaranews.com
Dalam rangka memperkuat tata kelola dan pemanfaatan aset desa, Anggota DPRD Kabupaten Gresik dari Komisi I Dimas Fathurachman dan Komisi III Achmad Kusrianto Pujiantoro menggelar kegiatan monitoring dan pengawasan di Kecamatan Balongpanggang pada Selasa, 11 November 2025. Bertempat di aula lantai dua Kantor Kecamatan Balongpanggang,
Kegiatan ini mengusung tema “Tata Kelola dan Pemanfaatan Aset Desa” dan dihadiri oleh Plt. Camat Balongpanggang Nur Salim, Kasie Pemerintahan Kecamatan Yudhi Yulianto, serta seluruh perangkat desa se-Kecamatan Balongpanggang.
Dalam sesi diskusi, Anggota DPRD Achmad Kusrianto Pujiantoro menyoroti masih adanya informasi tanah Government Grond (GG) atau tanah negara yang masih dibiarkan atau bahkan dikuasai secara pribadi.
Ia menegaskan bahwa hal ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah dan desa. "Kami berkomitmen menindaklanjuti seluruh hasil monitoring dan keluhan masyarakat. Harapannya, desa bisa lebih maju, pembangunannya lebih terarah, dan masyarakatnya lebih sejahtera,” ujarnya.
Lebih lanjut Anton menyampaikan bahwa kegiatan monitoring hari ini menjadi langkah awal yang penting untuk membuka wawasan desa terhadap aset-aset yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Ia berharap ke depan desa-desa bisa lebih memahami potensi asetnya, sehingga pembangunan bisa lebih terarah dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Usai acara kepada media Anton menuturkan "Alhamdulillah, hari ini monitoring bisa terlaksana dengan baik.
Semoga ke depan desa-desa lebih tahu tentang asetnya yang belum dimanfaatkan secara penuh. Ini akan menunjang desa menjadi lebih baik, pembangunan lebih terarah, dan masyarakat lebih maju.
Hasil diskusi hari ini akan kami sampaikan ke Dinas PMD dan dinas-dinas terkait agar pemutakhiran data aset bisa dilakukan.
Harapan kami, pemerintahan desa bisa bekerja lebih maksimal lagi. Bukan berarti hari ini tidak baik justru sudah baiK, namun ke depan harus lebih baik. Karena wajah kabupaten akan tampak indah jika wajah desa tertata dengan baik, termasuk dalam hal ketelitian pengelolaan aset,” tegas Anton.
Dimas Fathurachman dari Komisi I DPRD Gresik menambahkan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas terkait seperti Dinas PMD, BPN, dan Badan Pengelolaan Aset Daerah untuk mempercepat proses pemutakhiran data aset desa.
Ia menekankan pentingnya pembaruan data baik secara digital maupun fisik, serta perlunya musyawarah desa (musdes) sebagai forum penyelesaian berbagai persoalan aset.
"Segala permasalahan yang ada di desa, termasuk aset seperti tanah kas desa dan sejenisnya, harus dibahas melalui musdes. Ini penting agar keputusan yang diambil bersifat kolektif dan transparan,” ujar Dimas.
Sementara salahsatu peserta yakni Sekretaris Desa Klotok, Anwar, turut menyampaikan aspirasi dari sisi teknis pengelolaan.
Ia menyarankan agar pengisian aplikasi Sipades dilakukan secara optimal agar aset desa terdeteksi dan terkelola dengan baik. Selain itu, ia menekankan perlunya pendampingan dari pihak terkait dalam proses tersebut.
Tak lupa Ia juga menyampaikan uneg unegnya terkait data kependudukan yang perlu perhatian.
"Kami juga meminta agar data penduduk diperbarui secara berkala. Perubahan jumlah penduduk terjadi setiap saat, baik karena kelahiran, kematian, maupun perpindahan.
Desa harus diberi peran aktif dalam pemutakhiran data agar tidak terjadi perbedaan antara data Pemdes dan Pemkab,” jelas Anwar.(WLO)
