Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bojonegoro Nur Sujito mengatakan per 1 Oktober tahun 2020, diusulkan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sebanyak 1.143 namun yang terealisasikan sebanyak 1.124 dengan golongan IV sebanyak 103 orang, golongan lll sebanyak 844 orang, golongan ll sebanyak 175 orang, golongan l sebanyak 2 orang.
"Sisanya 16 orang masih proses di BKN dan 3 orang dinyatakan berkas tidak lengkap,” ucapnya.
Nur Sujito menambahkan pelaksanaan penyerahan SK hari ini dibagi menjadi dua tahap.
"Tahap pertama, sebanyak 70 PNS mengingat masih dalam masa pandemi dan harus jaga jarak, sedangkan tahap kedua sebanyak 350 PNS,” terangnya.
Sementara itu, sebanyak 704 orang lain akan diserahkan di Aula BKPP besuk pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020. “Semua dengan pola yang sama sesuai aturan protokol covid-19,” pungkasnya.
Sementara itu Bupati Bojonegoro Anna Muawannah dalam arahannya menyampaikan bahwa, salah satu bukti sebagai ASN mempunyai prestasi baik yaitu kanaikan pangkat secara berkala.
Kenaikan pangkat reguler bagi PNS diberikan minimal 4 tahun sekali atau setelah PNS bersangkutan menjabat pelantikan posisi terakhir dalam rentan waktu 4 tahun. Bu Anna menjelaskan, Secara umum Pemkab Bojonegoro mengalami kekurangan tenaga PNS non guru.
“Ini bisa kita siasati dengan Memperbanyak sistem IT, namun akan tetap ada posisi yg tidak bisa digantikan dg posisi canggihnya sistem informasi teknologi saat ini,” katanya.
Maka dari itu, pemkab meminta data peta kepada BKPP membuat laporan tentang tenaga yg tidak bisa digantikan secara teknologi agar pemerintah dapat mengambil kebijakan sesuai dengan kebutuhan.
“Semoga apa yg dicapai saat ini, dapat diemban sebaik-baiknya, dan tidak lupa untuk terus meningkatkan prestasi, dan tidak ada penurunan pangkat untuk kedepanya serta menjadi PNS yang bekerja secara profesional dan proporsional,” ucap Bupati Anna. ( AGS )
