Gresik, GNN gerbangnusantaranews.com
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah menjadi bagian penting dari pemerintahan desa modern. Dengan kemajuan teknologi, banyak sistem telah dikembangkan untuk membantu pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya.
Hal ini seiring dengan tuntutan masyarakat yang ingin memperoleh pelayanan dari pemerintah secara cepat dan efektif. Oleh sebab itu, pelayanan pemerintah ditingkat desa mulai menggunakan sistem berbasis teknologi informasi dengan menerapkan Sistem Informasi Desa (SID) secara terpadu.
Setelah menggunakan SID, pemerintah desa akan lebih cepat saat mencari data penduduk, tidak perlu bolak balik untuk membuka kartu keluarga.
Salah satu contohnya adalah Sistem Informasi Manajemen Desa (SIMDES) yang memungkinkan pemerintah desa untuk mengelola data penduduk dan administrasi desa dengan lebih efektif. SIMDES dapat membantu pemerintah desa dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan meningkatkan kualitas layanan publik.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah desa melalui operator IT dan sekretataris desa se-Kecamatan Duduksampean mengembangkan kemampuan dalam peningkatan pelayanan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Desa.
Wakil Bupati Gresik Hj. Aminatun Habibah dalam pengarahannya mengatakan, bahwa pemerintah desa merupakan lembaga pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Maka pelayanan pun harus prima, sebab pelayanan di tingkat desa bersifat intens.
“Pemerintah desa adalah touchpoint pertama masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Pengalaman masyarakat ketika mendapatkan pelayanan di kantor desa ini mempengaruhi kepuasan masyarakat dan citra pemerintah,” ujar Bu Min sapaan akrab Wabup Gresik, Sabtu (24/06/2023).
Atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik, Bu Min menyampaikan apresiasi atas bimtek yang telah dilaksanakan tersebut. Menurutnya, Bimtek tentang digitalisasi ini sangat penting.
Ia menyebut bahwa Basis Data (Database) merupakan simpanan dari suatu pemerintahan yang bersifat universal. "Jadi ketika kita mengintervensi suatu kegiatan atau program harus sesuai dengan sajian data yang ada. Data tersebut harus tersaji secara akurat agar tepat sasaran," katanya.
Untuk mendukung tercapainya kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik, maka pemerintah desa perlu melakukan inovasi atau terobosan terbaru untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan di desa. Sebagai contoh, saat pemerintah memberikan bantuan BLT, maka data penduduk di desa jadi acuan utama.
"Maka data yang ada akan lebih akurat apabila terstruktur melalui database dalam Sistem Informasi Desa," pungkasnya.
Di akhir sambutannya, Bu Min menyampaikan bahwa inovasi merupakan hal yang diperlukan oleh pemerintahan desa demi pelayanan publik yang lebih baik. (iis)
