Gresik, GNN gerbangnusantaranews.com
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Gresik melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Rumah Baca Bermain Anak (RBBA) serta Balai Penyuluhan KB yang berada di Kecamatan Balongpanggang dan Kecamatan Benjeng pada hari Selasa, 23 September 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda pengawasan dan evaluasi terhadap fasilitas literasi anak serta pelayanan publik di tingkat kecamatan.
Kunjungan tersebut bertujuan untuk meninjau langsung kondisi sarana, prasarana, serta aktivitas literasi yang telah berjalan di dua wilayah tersebut.
Komisi IV ingin memastikan bahwa sarana prasarana untuk kebutuhan masyatakat memadai serta RBBA benar-benar mampu menjadi ruang edukatif yang ramah anak dan mendukung tumbuh kembang generasi muda.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV Muhammad Zaifudin, diikuti Pondra Priyo Utomo, Jumanto, Jamiyatul Mukarromah, Abdullah Munir, Sudadi dan Imam Syaifudin. Senentara dari dinas terkait ikut mendampingin Sayyidatul Fakhriyah (Kepala Bidang Pengembangan Minat Baca), Ahmad Dharief Dahlawy, Plt. Sekretaris Dinas KBPPPA beserta jajaran.
Sidak ini bertujuan untuk menggali kondisi riil di lapangan dan mengidentifikasi berbagai persoalan yang selama ini luput dari perhatian. Dalam kunjungan tersebut, Komisi IV menemukan sejumlah fasilitas yang mengalami kerusakan, kekurangan sarana, yang belum optimal dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat.
Saat Sidak di Balongpanggang, Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Muhammad Zaifudin, menegaskan bahwa sidak yang dilakukan hari ini bertujuan untuk mengetahui kondisi riil fasilitas pelayanan masyarakat, khususnya terkait dengan keberadaan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan perpustakaan di seluruh kecamatan di Kabupaten Gresik.
"Kami ingin melihat langsung bagaimana kondisi kantor balai penyuluhan KB dan perpustakaan di tiap kecamatan. Gresik punya 18 kecamatan, dan masing-masing seharusnya memiliki fasilitas tersebut. Maka dari itu, kami turun agar tahu seperti apa kenyataan di lapangan," ujar Zaifudin.
Dalam kunjungannya, Zaifudin menemukan berbagai permasalahan mendasar, seperti bangunan yang bocor, fasilitas sekolah yang belum memiliki laboratorium, buku-buku yang sudah usang, serta regulasi yang belum memadai. Ia menekankan pentingnya inventarisasi kebutuhan secara menyeluruh agar perbaikan bisa dilakukan secara bertahap.
"Kita tidak bisa menyelesaikan semuanya dalam satu tahun. Tapi minimal, di tahun 2026 nanti, fasilitas seperti Balai Penyuluhan KB sudah tidak ada yang bocor lagi. Kita susun prioritas: apa yang harus dilakukan di 2026, 2027, dan 2028," jelasnya.
Zaifudin juga menyampaikan harapannya agar sidak ini menjadi langkah awal untuk memahami dan menyelesaikan berbagai persoalan yang ada, demi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Intinya adalah peningkatan pelayanan publik. Itu yang menjadi kunci dari kunjungan kami hari ini," tutupnya.
Sementara Sudadi, Anggota DPRD Gresik asal Balongpanggang, mengatakan "Hari ini, kami dari Komisi IV DPRD Gresik melakukan kunjungan kerja ke Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Balongpanggang.
Kunjungan ini merupakan sampling awal, mengingat selama ini belum pernah ada kunjungan dari Komisi IV ke Balai Penyuluhan KB Balongpanggang, bahkan oleh komisi sebelumnya.
Dari hasil sidak, kami menemukan berbagai permasalahan, terutama terkait sarana prasarana dan kekurangan tenaga kerja. Saat ini, hanya terdapat tiga pegawai PLKB di Kecamatan Balongpanggang, padahal idealnya dibutuhkan minimal delapan orang.
Meskipun terdapat kader relawan di setiap desa, mereka tetap membutuhkan dukungan anggaran, termasuk untuk honor yang saat ini hanya Rp. 50.000 per bulan. Kami menerima aspirasi agar honor tersebut dapat ditingkatkan dan akan mengagendakan pembahasan anggaran dalam APBD mendatang.
Selama ini komunikasi antara PLKB dan pihak terkait dirasa kurang, sehingga ke depan perlu ditingkatkan agar kinerja lebih optimal. Kami juga meminta seluruh jajaran PLKB dan pihak kecamatan untuk menyampaikan kebutuhan secara rinci, termasuk perbaikan bangunan yang mengalami kebocoran, pengadaan laptop untuk operasional di desa, kertas kerja tahunan, serta printer yang selama ini belum memiliki anggaran perbaikan.
Seluruh kebutuhan tersebut harus dimasukkan dalam rencana kerja dan anggaran, agar tidak lagi terjadi urunan antar pegawai. Kami akan mengajukan hal ini kepada Dinas KBPPPA agar dapat dianggarkan secara resmi dan mendukung kelancaran program kependudukan dan pembangunan keluarga di Balongpanggang."
Ahmad Dharief Dahlawy, Plt. Sekretaris Dinas KBPPPA menyampaikan "Kami dari Dinas KBPPPA Gresik mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan kunjungan dari Komisi IV DPRD Gresik, khususnya kepada Bapak Ketua Komisi IV, yang telah berkenan hadir dan melihat langsung kondisi program, sumber daya manusia, serta sarana operasional yang ada di Balai Penyuluhan KB Balongpanggang.
Kehadiran beliau-beliau dari Komisi IV menjadi harapan besar bagi kami, sekaligus semangat baru untuk terus meningkatkan capaian kinerja, terutama dalam pelaksanaan program Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga).
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang tulus kepada seluruh jajaran Komisi IV atas dukungan dan perhatian yang diberikan."(WLO)
