2 Anggota DPRD Gresik Giat Monitoring dan Pengawasan Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang: Menuju Desa Mandiri Pangan Melalui Normalisasi Waduk - Gerbang Nusantara News

13 November 2025

2 Anggota DPRD Gresik Giat Monitoring dan Pengawasan Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang: Menuju Desa Mandiri Pangan Melalui Normalisasi Waduk


Gresik, GNN gerbangnusantaranew.com 
Pemerintah Kecamatan Balongpanggang menyelenggarakan kegiatan Monitoring dan Pengawasan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan Desa dengan tema "Desa Mandiri Pangan, Normalisasi Waduk Solusinya". Bertempat di aula kantor camat Balongpanggang, 13 November 2025

Acara ini dihadiri oleh perwakilan perangkat desa se-Kecamatan Balongpanggang dan menghadirkan dua narasumber dari DPRD Gresik: Ainul Tirta Saputra (Komisi III) dan Sulton Sulaiman (Komisi II).

Plt Camat Balongpanggang, Nur Salim, menyampaikan ucapan selamat datang dan menyampaikan gambaran umum kondisi wilayah, khususnya terkait waduk dan embung yang membutuhkan penanganan. 

Ia mengapresiasi semangat masyarakat dan desa yang telah berinisiatif melakukan revitalisasi secara mandiri, namun mengingatkan pentingnya memperhatikan aspek regulasi agar tidak menimbulkan pelanggaran. 

Nur Salim juga menyampaikan terima kasih kepada para anggota dewan yang hadir dan berharap dukungan konkret agar harapan masyarakat dapat diwujudkan melalui kebijakan dan program yang berpihak pada kebutuhan lokal.

VIDEO KEGIATAN 

Dalam pemaparannya, Ainul Tirta Saputra menyoroti bahwa partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa masih bersifat seremonial dan cenderung didominasi oleh elit desa. Menurutnya, musrenbang seharusnya menjadi ruang terbuka bagi seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, bukan hanya formalitas.

Ia menekankan pentingnya pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti pengelolaan waduk yang dapat mengurangi banjir saat musim hujan dan menjadi sumber air untuk pertanian saat kemarau. Namun, Ainul juga mengingatkan bahwa pelaksanaan pembangunan tidaklah mudah. Perencanaan dan penganggaran harus disesuaikan dengan kondisi riil, apalagi saat ini terjadi efisiensi anggaran dan pemangkasan dana transfer dari pusat ke daerah, termasuk Kabupaten Gresik.

Meski demikian, ia menyatakan bahwa revitalisasi waduk tetap bisa menjadi solusi strategis. Pemerintah daerah dapat mengambil peran, namun desa juga bisa melakukannya secara mandiri dengan tetap memperhatikan aturan dan mekanisme yang berlaku. 

Ia mengajak semua pihak untuk memaksimalkan program pembangunan melalui musrenbang yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Senada juga disampaikan oleh Sulton Sulaiman, dengan menambahkan bahwa tingkat keterlibatan masyarakat non-perangkat desa dalam forum pembangunan masih rendah. 

Ia mendorong agar forum seperti ini menjadi wadah yang benar-benar terbuka bagi warga biasa, bukan hanya perangkat desa.

Ia juga menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam pelaksanaan normalisasi waduk. Menurutnya, banyak potensi masalah yang bisa muncul, terutama terkait pertanahan dan pembuangan timbunan tanah hasil pengerukan. Hal ini bisa menjadi sumber konflik jika tidak ditangani dengan cermat dan sesuai aturan.

Namun, Sulton menegaskan bahwa semua permasalahan pasti memiliki solusi. Ia mendorong desa untuk aktif berkoordinasi dengan instansi terkait agar proses revitalisasi waduk berjalan lancar dan tidak menimbulkan dampak hukum di kemudian hari.

Kedua narasumber yang juga merupakan anggota DPRD Gresik menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti hasil forum ini melalui jalur legislatif maupun koordinasi dengan OPD terkait. Mereka siap mengawal aspirasi masyarakat agar dapat diterjemahkan dalam kebijakan yang berpihak pada pembangunan desa.

Acara yang dipandu oleh Kasi Pemerintahan sekaligus Plt Kasi Pembangunan Kecamatan Balongpanggang, Yudhi Zulianto, berlangsung tertib dan interaktif. Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan, curahan pendapat, hingga harapan yang disampaikan. Forum ini menjadi ruang dialog yang hidup dan konstruktif dalam mendorong pembangunan desa yang partisipatif, solutif, dan berkelanjutan.(wlo)

Bagikan artikel ini

Silakan tulis komentar Anda