Gresik, GNN gerbangnusantaranews.com
Pemerintah Kabupaten Gresik bersama DPRD dan Dinas Sosial menggelar kegiatan monitoring dan pengawasan terhadap penguatan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di wilayah Kecamatan Balongpanggang, Selasa 21 Oktober 2025.
Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan akurasi data kemiskinan agar program bantuan sosial dapat tepat sasaran dan efektif dalam menurunkan angka kemiskinan.
Dalam kesempatan tersebut, Dimas Prasetyo, Anggota Komisi I DPRD Gresik, menyampaikan bahwa data ekonomi masyarakat selama ini cenderung stagnan dari tahun ke tahun. Padahal, menurutnya, kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis. “Masyarakat miskin belum tentu selamanya miskin, dan yang mampu belum tentu selamanya mampu. Maka dari itu, data harus terus diperbarui,” tegas Dimas.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa, kecamatan, DPRD, eksekutif, dan dinas terkait, khususnya Dinas Sosial dalam memperkuat validitas data.
Dimas juga menegaskan bahwa turunnya langsung anggota dewan ke lapangan adalah bentuk komitmen agar penerima bantuan sosial benar-benar tepat sasaran, sesuai dengan kondisi riil masyarakat. Ia juga mendorong masyarakat dan perangkat desa agar proaktif melaporkan kondisi di lapangan kepada anggota DPRD. “Kami pastikan laporan tersebut akan ditindaklanjuti,” tambahnya.
Sementara itu, perwakilan dari Dinas Sosial Kabupaten Gresik Muhammad ali aziz fikri S. Sos, (Staf bidang perlindungan dan jaminan sosial Dinas Kabupaten Gresik), menjelaskan secara rinci tentang DTSEN.
Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional ini merupakan basis data individu dan keluarga yang telah dipadankan dengan data kependudukan. DTSEN dibangun dari tiga sumber utama: DTKS, P3KE, dan REGSOSEK, yang kemudian diselaraskan dengan data dari Dukcapil.
DTSEN diharapkan mampu mendukung keterpaduan program pembangunan nasional serta sinergi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang terukur dan berkelanjutan.
Dinsos Gresik juga menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembaruan data, termasuk data penerima bantuan sosial.
Salah satu peserta dari unsur pendidikan, muncul usulan untuk melakukan pemutihan data, baik terhadap penerima bantuan maupun keseluruhan data sosial ekonomi, agar proses pendataan dimulai dari nol dan lebih akurat.
Senada dengan hal tersebut, Siswadi, Ketua PKDI Kecamatan Balongpanggang sekaligus Kepala Desa Dapet, menyampaikan pentingnya pendekatan lintas sektoral secara terpadu dalam pemutakhiran data, juga perlu turun langsung ke desa secara bersama sama.
Ia menekankan bahwa penetapan data kemiskinan harus melalui forum Musyawarah Desa agar mencerminkan kondisi nyata masyarakat.
“Data ini menyangkut status dan hak masyarakat. Jika tidak akurat, akan menimbulkan perselisihan dalam penerapan program kemiskinan di tingkat bawah,” ujar Siswadi.
Ia juga berharap ada komitmen kuat dalam mengawal data yang telah difinalisasi, mengingat sering kali desa disalahkan atas ketidaksesuaian data penerima bantuan, terutama dalam program pendidikan seperti PIP dan KIP.
Kegiatan ini menjadi langkah awal yang penting dalam membangun sistem data sosial ekonomi yang lebih responsif dan berkeadilan, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Balongpanggang secara menyeluruh.(WLO)
