PWI–DPRD Gresik Gelar Dialog Publik: Smart Budgeting & Smart Revenue untuk Kemandirian Fiskal Daerah - Gerbang Nusantara News

23 Januari 2026

PWI–DPRD Gresik Gelar Dialog Publik: Smart Budgeting & Smart Revenue untuk Kemandirian Fiskal Daerah


Gresik, GNN gerbangnusantaranews.com
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Gresik bersama DPRD Gresik menggelar Dialog Publik bertajuk “Smart Budgeting & Smart Revenue: Arah Baru Peningkatan PAD untuk Kemandirian Daerah” di Hotel Horison GKB, Kamis (22 Januari 2026). Acara ini menjadi momentum penting dalam memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2026 sekaligus HUT ke-80 PWI.  

Dialog publik menghadirkan sejumlah tokoh strategis, di antaranya Ketua PWI Jawa Timur Lutfil Hakim, Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif, serta Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir. Turut hadir jajaran pimpinan DPRD Gresik, kepala OPD penghasil, perwakilan perusahaan, perguruan tinggi, hingga para kepala desa dari berbagai wilayah di Kota Pudak.  

Ketua PWI Gresik, Deni Ali Setiono, menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi pada efektivitas penggunaannya. “Setiap rupiah harus tepat sasaran. Pers hadir bukan sekadar menulis berita, tetapi juga memberi solusi nyata bagi masyarakat dan daerah,” ujarnya.  

Senada dengan itu, Ketua PWI Jatim Lutfil Hakim menekankan peran pers dalam mengawal kebijakan publik. Ia menyoroti potensi besar Gresik dengan hampir seribu perusahaan berskala besar, namun kontribusi PAD masih relatif kecil. “Gresik tidak boleh hanya jadi penonton. Potensi fiskal harus dikapitalisasi agar kemandirian daerah meningkat,” tandasnya.  

Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif menambahkan bahwa Pemkab tengah menggenjot sektor perizinan, khususnya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sebagai sumber pendapatan baru. Ia mengakui bahwa PAD masih didominasi pajak daerah, sehingga strategi perlu diperluas melalui digitalisasi, penguatan kelembagaan, dan efisiensi administrasi.  

Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir menegaskan dukungan legislatif terhadap kebijakan anggaran yang efisien dan berorientasi hasil. Ia menyoroti pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp539 miliar yang berdampak pada pembangunan infrastruktur. “PAD harus dimaksimalkan agar kesejahteraan dan pelayanan publik tidak dikorbankan,” tegasnya.  

Forum ini juga melahirkan sejumlah gagasan dari kalangan perusahaan dan akademisi, seperti pembentukan badan riset industri, penguatan pendidikan vokasi, serta pengembangan BUMD sebagai motor pendapatan daerah.(red)

Bagikan artikel ini

Silakan tulis komentar Anda