BANDAR LAMPUNG, GNN gerbangnusantaranews.com
Dalam rangka memastikan kesiapan fasilitas kesehatan menghadapi transformasi layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan bersama Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) melakukan kunjungan lapangan ke dua rumah sakit rujukan utama di Bandar Lampung, yakni RSUD Dr. H. Abdul Moeloek (RSUD AM) dan RS Urip Sumoharjo (RSUS), Kamis (23/10/2025).
Kunjungan ini dipimpin oleh Anggota Dewas BPJS Kesehatan, Siruaya Utamawan, Ketua DJSN Prof. Nunung Nuryartono, serta Anggota DJSN Nikodemus Purba. Turut mendampingi Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung, Yessy Rahimi, dan Deputi Direksi Wilayah III BPJS Kesehatan, Yudi Bastia.
Prof. Nunung Nuryartono menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memantau langsung implementasi sejumlah isu strategis dalam transformasi layanan JKN, seperti penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), sistem rujukan berbasis kompetensi, transisi tarif dari INA-CBG's ke iDRG (Indonesian Diagnosis Related Groups), serta digitalisasi melalui Rekam Medis Elektronik (RME).
RSUD Abdul Moeloek: Capai 77% KRIS dan Siapkan Layanan Unggulan
Di RSUD AM, rombongan disambut oleh Direktur Utama dr. Imam Ghozali dan jajaran direksi. Dalam pemaparannya, dr. Imam menyebutkan bahwa 77% tempat tidur di RSUD AM telah memenuhi standar KRIS, melampaui ambang batas minimal 60% yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.
RSUD AM juga menargetkan peningkatan status kompetensi layanan jantung dan stroke dari Madya menjadi Utama pada tahun 2026, seiring dengan pengadaan alat dan penyelesaian pendidikan spesialis stroke.
Namun, kunjungan juga mencatat tantangan di lapangan, seperti kesulitan tim IGD dalam menolak pasien non-gawat darurat yang datang dari luar kota. Siruaya Utamawan menyarankan pemanfaatan dana CSR untuk menangani kasus pasca-triase.
Masalah lain yang diangkat adalah waktu tunggu obat. RSUD AM tengah mengkaji layanan antar obat gratis bagi pasien berdomisili di Bandar Lampung sebagai solusi.
Prof. Nunung mengapresiasi filosofi pelayanan “puakhi” yang diterapkan RSUD AM, dan berharap rumah sakit ini dapat menjadi model bagi RS lain dalam implementasi KRIS.
RS Urip Sumoharjo: 100% KRIS dan Dorong Kerja Sama Layanan Khusus
Selanjutnya, rombongan mengunjungi RS Urip Sumoharjo yang menunjukkan kesiapan penuh dalam penerapan KRIS. Direktur Utama dr. Rio Rimbo menyampaikan bahwa seluruh ruang rawat inap telah memenuhi standar KRIS, bahkan melebihi ketentuan Kemenkes.
Dengan Bed Occupancy Rate (BOR) mencapai 90% dan 80% pasien merupakan peserta JKN, RSUS juga menghadirkan inovasi layanan seperti transportasi online gratis bagi pasien yang pulang.
Komisaris Utama RSUS, dr. Taufiqurrahman Rahim, menyampaikan aspirasi agar layanan radioterapi dan kesehatan nuklir di RSUS dapat segera bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, mengingat tingginya kebutuhan dan belum tersedianya layanan serupa di wilayah Sumbagsel.
iDRG dan Kompetensi: Tantangan dan Harapan
Isu transisi tarif ke iDRG menjadi sorotan dalam kedua kunjungan. dr. Imam Ghozali berharap sistem ini dapat mengakomodasi perkembangan keilmuan yang belum tercakup dalam INA-CBG's.
Siruaya Utamawan menegaskan bahwa BPJS Kesehatan akan membayar sesuai regulasi yang berlaku, dan mendorong RS untuk aktif mengusulkan regulasi baru ke Kemenkes agar tidak terjadi kesalahan administratif.
Nikodemus Purba menambahkan bahwa iDRG merupakan sistem yang dikembangkan secara mandiri oleh Indonesia, menggantikan INA-CBG's yang berlisensi asing. Uji coba nasional telah dimulai sejak 1 Oktober 2025 dan akan berlangsung selama enam bulan dengan pendekatan penuh kehati-hatian.(red)
